June 2, 2026

Ketika perusahaan telah berstatus PKP, tentunya ada kewajiban pajak yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah penerbitan faktur pajak. Sebab, faktur pajak menjadi bukti pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami kapan faktur pajak diterbitkan agar pencatatan transaksi, pelaporan PPN, dan laporan keuangan tetap sesuai. Hal ini menjadi semakin penting bagi perusahaan multi-cabang, karena transaksi bisa terjadi di banyak lokasi dan data faktur perlu dikonsolidasikan dengan rapi oleh pusat. Kapan Faktur Pajak Diterbitkan? Faktur pajak wajib dibuat pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak, atau saat pembayaran diterima, tergantung mana yang terjadi lebih dulu.  Pada Artikel DJP ditegaskan bahwa ketentuan saat pembuatan faktur pajak tidak berubah, yaitu dibuat pada saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dulu.  Secara sederhana, faktur pajak diterbitkan ketika: Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diserahkan. Pembayaran diterima sebelum barang/jasa diserahkan. Pembayaran termin diterima. Uang muka diterima. Jadi, jika penyerahan barang terjadi lebih dulu, faktur pajak dibuat saat penyerahan. Namun, jika pembayaran atau uang muka diterima lebih dulu, faktur pajak dibuat saat pembayaran tersebut diterima. Siapa yang Harus Menerbitkan Faktur Pajak? Faktur pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Dalam kode transaksi faktur pajak, DJP juga menjelaskan bahwa PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa tersebut. Artinya, pihak yang menerbitkan faktur pajak adalah PKP penjual, bukan pembeli. Pembeli menerima faktur pajak sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut atas transaksi tersebut. Contoh Waktu Penerbitan Faktur Pajak Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa contoh sederhana. 1. Barang dikirim lebih dulu Jika barang dikirim pada tanggal 10 dan pembayaran baru diterima tanggal 20, maka faktur pajak diterbitkan pada tanggal 10. Sebab, penyerahan barang terjadi lebih dulu. 2. Pembayaran diterima lebih dulu Jika pembayaran diterima tanggal 5, tetapi barang baru dikirim tanggal 15, maka faktur pajak diterbitkan pada tanggal 5. Sebab, pembayaran terjadi lebih dulu. 3. Ada pembayaran termin Jika pekerjaan atau proyek dibayar secara bertahap, faktur pajak diterbitkan setiap kali pembayaran termin diterima. 4. Ada uang muka Jika pelanggan membayar uang muka sebelum barang atau jasa diserahkan, maka faktur pajak diterbitkan saat uang muka diterima. Tantangan Penerbitan Faktur Pajak bagi Perusahaan Multi-Cabang Untuk perusahaan multi-cabang, tantangan faktur pajak bukan hanya memahami aturan waktunya. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan semua data transaksi dari cabang dapat dikumpulkan, diperiksa, dan dicatat dengan tepat. 1. Data Transaksi Tersebar di Banyak Cabang Setiap cabang bisa memiliki transaksi penjualan, pembayaran, dan penyerahan barang sendiri. Jika data tersebut tidak dikirim tepat waktu ke pusat, perusahaan bisa kesulitan menentukan transaksi mana yang sudah perlu dibuatkan faktur pajak. Masalah ini bisa membuat data faktur pajak tidak sinkron dengan laporan penjualan. Akibatnya, proses pelaporan PPN dan laporan keuangan bisa ikut terganggu. 2. Tanggal Penyerahan dan Pembayaran Bisa Berbeda Dalam praktiknya, tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran tidak selalu sama. Ada pelanggan yang membayar lebih dulu, ada juga yang membayar setelah barang diterima. Jika perusahaan tidak mencatat tanggal transaksi dengan rapi, faktur pajak bisa diterbitkan tidak sesuai waktu yang seharusnya. Padahal, prinsip utamanya adalah faktur pajak dibuat saat penyerahan atau pembayaran, mana yang lebih dulu. 3. Cabang Terlambat Mengirim Data ke Pusat Perusahaan multi-cabang sering menghadapi masalah keterlambatan data. Misalnya, cabang baru mengirim data transaksi setelah periode berjalan, sementara faktur pajak seharusnya sudah dibuat pada saat transaksi terjadi. Jika masih bergantung pada file manual, finance team pusat perlu mengecek ulang data dari banyak cabang. Proses ini bisa memakan waktu dan meningkatkan risiko faktur pajak terlambat diterbitkan. 4. Data Faktur Tidak Sinkron dengan Laporan Penjualan Faktur pajak perlu sesuai dengan data transaksi. Jika data penjualan, invoice, pembayaran, dan faktur tidak cocok, perusahaan bisa kesulitan saat melakukan rekonsiliasi. Masalah ini sering terjadi ketika setiap cabang memiliki format laporan yang berbeda. Akibatnya, pusat perlu menyesuaikan data terlebih dahulu sebelum laporan pajak dan laporan keuangan bisa disusun. 5. Perubahan Data Sulit Dilacak Dalam proses bisnis, perubahan data bisa saja terjadi. Misalnya, ada revisi invoice, perubahan tanggal pembayaran, atau koreksi nilai transaksi. Jika perubahan ini dilakukan di file manual tanpa audit trail, perusahaan akan sulit mengetahui siapa yang mengubah data, kapan perubahan dilakukan, dan apa yang diubah. Padahal, data faktur pajak perlu akurat dan dapat ditelusuri. Kenapa Perusahaan Multi-Cabang Perlu Sistem Terpusat? Perusahaan multi-cabang perlu sistem yang terpusat karena administrasi pajak cabang kini semakin mengarah pada satu identitas utama.  Hal tersebut sejalan dengan pernyataan DJP yang  menjelaskan bahwa tidak ada lagi penggunaan NPWP cabang mulai 1 Juli 2024, dan bagi PKP, pelaksanaan hak serta kewajiban pelaporan dan pembayaran PPN hanya menggunakan NPWP Pusat. Disisi lain, juga terdapat penjelasan DJP juga  NITKU yang merupakan nomor identitas tempat kegiatan usaha dan tidak memiliki kewajiban perpajakan sendiri. Kewajiban seperti penyetoran, pembuatan bukti potong, faktur pajak, dan pelaporan menggunakan NPWP Pusat. Artinya, walaupun transaksi terjadi di cabang, data tetap perlu dikonsolidasikan dengan rapi ke pusat. Hal ini penting agar perusahaan dapat memastikan data penjualan, pembayaran, faktur pajak, dan laporan PPN tetap sesuai. Dalam konteks ini, software konsolidasi dapat membantu perusahaan: menggabungkan data transaksi dari banyak cabang, memantau transaksi yang perlu dibuatkan faktur pajak, mencocokkan data penjualan, pembayaran, dan faktur, mengurangi risiko keterlambatan data, menyediakan audit trail atas perubahan data, membantu proses closing dan pelaporan menjadi lebih rapi. Software konsolidasi bukan pengganti sistem faktur pajak resmi dari DJP. Namun, software ini dapat membantu perusahaan menyiapkan dan mengontrol data transaksi agar proses penerbitan faktur, rekonsiliasi, dan pelaporan lebih mudah dilakukan. Baca Juga:  Kurs Dolar Naik, Laporan Keuangan Importir Harus Lebih Terkontrol  Kesimpulan Faktur pajak diterbitkan oleh PKP penjual pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak, atau saat pembayaran diterima, tergantung mana yang terjadi lebih dulu. Jika pembayaran atau uang muka diterima lebih awal, faktur pajak perlu dibuat pada saat pembayaran tersebut diterima. Bagi perusahaan multi-cabang, tantangannya bukan hanya memahami kapan faktur pajak diterbitkan, tetapi juga memastikan data transaksi dari setiap cabang tercatat tepat waktu. Jika data penjualan, pembayaran, dan faktur tidak sinkron, proses pelaporan PPN dan laporan keuangan bisa terganggu. Karena itu, BambooTree hadir sebagai