Akuntansi

Apa Itu SKPKB? SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Ini adalah alat administratif yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak yang belum dibayar, yang bisa berakibat pada peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, SKPKB adalah surat yang menentukan jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Apa yang menyebabkan wajib pajak menerima SKPKB? Berapa denda yang harus dibayar untuk menutupi kekurangan tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut untuk memahami cara membayar kekurangan pajak dengan mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 6/1983 menjelaskan beberapa kondisi yang membuat Ditjen Pajak mengeluarkan SKPKB, antara lain: Pajak terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya. Surat Pemberitahuan Masa paling lambat disampaikan 20 hari setelah akhir masa pajak, SPT PPh WP pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan SPT PPh WP badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. PPN dan PPnBM tidak dikenakan tarif 0% berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat diketahui. NPWP dan/atau Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara jabatan. Kurang Bayar Pajak, Kena Denda Jika Anda menerima SKPKB, Anda tidak hanya membayar kekurangan pajak tetapi juga denda administrasi atau bunga tergantung pada kasus Anda. Denda bisa berupa: Bunga 2% dari nilai kekurangan pajak yang dihitung setiap bulan hingga 24 bulan. Bunga 2% per bulan bagi wajib pajak yang terutang pajak atau belum membayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak. Tambahan 50% dari pajak penghasilan yang kurang dibayar dalam satu tahun pajak. Tambahan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, atau disetor. Tambahan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. Contoh Perhitungan Denda Kurang Bayar Pajak Jika PT Murni mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp100.000.000 pada tahun pajak 2006 dan menerima SKPKB pada April 2009, maka sanksi bunga yang harus dibayar adalah: Penghasilan Kena Pajak: Rp100.000.000 Pajak penghasilan terutang: Rp30.000.000 (30% x Rp100.000.000) Kredit pajak: Rp10.000.000 (-) Pajak yang kurang dibayar: Rp20.000.000 Bunga 24 bulan (24×2%xRp20.000.000): Rp9.600.000 (+) Jumlah pajak yang harus dibayar: Rp29.600.000 Jika SKPKB terkait penghasilan kena pajak diterbitkan pada tahun 2007, maka denda yang harus dibayar adalah: Pajak yang kurang dibayar: Rp20.000.000 Bunga 12 bulan (12×2%xRp20.000.000): Rp4.800.000 (+) Jumlah pajak yang harus dibayar: Rp24.800.000 Bayar Denda Pajak Secara Online Setelah SKPKB diterbitkan, Anda memiliki tenggat waktu untuk segera membayar kekurangan pajak. Kini, pembayaran denda pajak bisa dilakukan secara online melalui platform seperti OnlinePajak. Sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak menawarkan berbagai layanan dan fitur online untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola transaksi bisnis dan kepatuhan perpajakan, termasuk pembuatan kode billing, pembayaran pajak, hingga penerimaan dan penyimpanan bukti penerimaan negara (BPN). Hubungi sales OnlinePajak untuk informasi lebih lanjut tentang registrasi dan penggunaan fitur di OnlinePajak.

Definisi Piutang Dagang Piutang dagang adalah kewajiban pembayaran yang masih harus dipenuhi oleh pelanggan atau pihak lain kepada suatu perusahaan setelah barang atau jasa telah disediakan. Dengan kata lain, piutang dagang atau Account Receiveable (AR) adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa, tetapi belum diterima pada saat tertentu. Perusahaan akan mencatat piutang sebagai aset di neraca. Sedangkan pelanggan memiliki kewajiban hukum untuk melunasi utangnya, karena piutang merupakan aktiva lancar yang artinya, saldo piutang jatuh tempo kepada debitur dalam satu tahun atau kurang. Mekanisme umumnya dimulai ketika perusahaan menjual produk atau jasa kepada pelanggan dengan memberikan opsi pembayaran kredit. Pelanggan akan membayar jumlah yang seharusnya setelah periode tertentu yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, AR mencerminkan nilai tagihan yang belum terpenuhi oleh pelanggan pada akhir suatu periode penagihan.  Komponen Tagihan Pembelian: Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa barang/jasa yang diminta telah disediakan. Isi dari tagihan ini mencakup detail tentang jumlah yang wajib dibayarkan, batas waktu pembayaran, dan metode pembayaran yang akan dilakukan. Tempo Pembayaran: Merupakan periode waktu yang telah ditetapkan di mana pelanggan diharapkan untuk membayar tagihan. Jatuh tempo ini bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan. Strategi Pengelolaan yang Efektif Mengingat kemungkinan adanya kerugian, penting rasanya untuk memiliki strategi pengelolaan piutang dagang yang efektif, seperti berikut ini: Penetapan Kebijakan Kredit yang Bijak: Menetapkan kebijakan kredit yang tepat merupakan langkah awal dalam mengelola piutang dagang. Silakan evaluasi kemampuan pembayaran pelanggan sehingga Anda dapat menentukan batas kredit yang sesuai. Pemantauan Berkala: Pantau piutang dagang secara teratur dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko lebih awal sehingga dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan. Negosiasi yang Bijak: Membina hubungan baik dengan pelanggan dan bersedia untuk bernegosiasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Inovasi dalam Sistem Pembayaran: Mengadopsi sistem pembayaran yang inovatif, seperti pembayaran elektronik atau metode pembayaran lainnya, dapat mempercepat proses pembayaran dan mengurangi risiko keterlambatan. Bicara sistem pembayaran yang baik, untungnya kini ada OnlinePajak yang dapat membantu Anda dalam mengoptimalkan dan mengotomatisasi arus kas perusahaan Anda melalui otomatisasi invoice dan kepatuhan. Di OnlinePajak, Anda dapat mengatur operasional keuangan Anda secara autopilot. Lakukan pula otomatisasi end-to-end sebagai operasional keuangan perusahaan, mulai dari piutang usaha, utang usaha, dan segala kepatuhan lainnya. Pentingnya Pengelolaan Piutang Dagang Mengingat Account Receiveable merupakan hal yang krusial, maka penting bagi suatu perusahaan untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Berikut ini 4 alasan pentingnya pengelolaan piutang dagang dengan baik dan efektif: Arus Kas & Likuiditas Keuangan Dalam menjaga arus kas perusahaan, pengelolaan piutang dagang memainkan peran yang sangat krusial. Piutang dagang yang tidak dikelola dengan baik akan membuat perusahaan mengalami masalah likuiditas yang berdampak negatif pada keberlangsungan operasional. Pertumbuhan Bisnis Apabila AR dapat terkelola dengan baik, akan memberikan fleksibilitas keuangan kepada pelanggan dan dapat mendorong peningkatan penjualan yang pada akhirnya bisa mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Pemantauan Kredit Pelanggan Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat menilai dan menganalisis serta mengidentifikasi pelanggan mana yang dapat Anda percaya dan andalkan guna mengurangi risiko kredit. Penghindaran Potensi Kerugian Perusahaan bisa saja mengalami potensi kerugian akibat pembayaran yang tertunda atau malah tidak dibayarkan sama sekali. Namun, hal ini minim sekali terjadi apabila perusahaan memahami jelas profil kredit pelanggannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang teliti. Kesimpulan Piutang dagang bukan hanya sekadar istilah dalam laporan keuangan, melainkan elemen krusial dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu bisnis. Dengan memahami konsep dan menerapkan strategi pengelolaan yang efektif, perusahaan dapat memastikan arus kas yang sehat, mengurangi risiko kredit, dan memberikan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Dalam menghadapi kompleksitas bisnis modern, pengelolaan piutang dagang bukanlah hanya tanggung jawab departemen keuangan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh tim bisnis. Dengan begitu, setiap langkah dapat diambil secara kolaboratif untuk memastikan bahwa piutang dagang tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga dioptimalkan untuk mendukung visi dan misi perusahaan.

Menjadi pengusaha adalah impian banyak orang karena memiliki usaha sendiri bisa memberikan penghasilan tambahan untuk meningkatkan kekayaan. Namun, menjalankan usaha tidaklah mudah. Dibutuhkan usaha, niat, dan tanggung jawab besar agar usaha bisa berkembang dan kita bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Pengusaha juga memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak. Mereka harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik, termasuk memahami istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengusaha adalah Wajib Pajak yang menjalankan usaha dengan menghasilkan atau memanfaatkan barang/jasa dari luar daerah pabean. Perbedaan PKP dan Non PKP Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dikenakan pajak serta telah dikukuhkan sesuai undang-undang. Sementara Non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP karena omzet usahanya kurang dari Rp 4.800.000.000 per tahun, sehingga tidak diwajibkan membayar PPN tetapi tetap harus membayar Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Syarat Pengukuhan Menjadi PKP Untuk menjadi PKP, pengusaha dengan omzet lebih dari Rp 4.800.000.000 per tahun harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP dan NPPKP. Jika omzetnya kurang dari batas tersebut, mereka tidak wajib menjadi PKP dan masuk dalam klasifikasi pengusaha kecil Non PKP. Namun, jika setelah dikukuhkan, omzetnya turun di bawah Rp 4.800.000.000, mereka bisa mengajukan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Perbedaan Kewajiban PKP dan Non PKP PKP wajib memungut PPN atau PPnBM yang terutang dan menyetorkannya menggunakan surat setoran pajak, serta melaporkan koreksi fiskal perpajakan dalam SPT Masa PPN atau PPnBM. Non PKP tidak diwajibkan memungut PPN atau melaporkan SPT Masa PPN, hanya wajib membayar PPh Final. Peraturan terbaru pada PMK 59/PMK.03/2022 juga mengatur pengecualian pemotongan/pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi dengan sistem informasi pengadaan pemerintah. Baca Juga : Retur Pembelian Adalah : Pengertian dan Penjelasannya Hak dan Keuntungan Menjadi PKP PKP berhak mengkreditkan pajak masukan terhadap perolehan BKP/JKP dan mengajukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang telah dibayarkan. Keuntungan menjadi PKP antara lain legalitas dan kredibilitas di mata hukum dan klien, kepatuhan terhadap pajak, akses ke pasar yang lebih luas, kemampuan melakukan transaksi dengan pemerintah, dan efisiensi produksi dengan mengenakan beban produksi BKP/JKP kepada konsumen akhir.

Retur pembelian adalah. Dalam artikel ini, kita akan coba membahas tentang apa itu retur pembelian, bagaimana prosesnya apa itu pengertiannya. Agar paham seluruhnya, teman – teman bisa mengikuti sampai akhir ya. Apa itu retur pembelian? Retur Pembelian Retur pembelian adalah pengembalian barang dari pembeli kepada penjual karena barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi atau rusak. Retur pembelian mengurangi utang pembeli kepada penjual. Akun retur pembelian dicatat di kredit dalam jurnal keuangan, sementara utang dagang dicatat di debit. Dengan demikian, retur pembelian mempengaruhi pencatatan arus kas. Jenis-jenis retur pembelian: Retur Pembelian Secara Kredit: Pengembalian barang yang dibeli secara kredit, diangsur dan lunas sesuai waktu jatuh tempo yang disepakati. Retur Pembelian Secara Tunai: Pengembalian barang yang dibeli tunai, dicatat di arus kas, dan bisa dikembalikan jika rusak. Retur Penjualan Retur penjualan adalah penerimaan kembali barang oleh penjual dari pembeli. Ini terjadi jika barang yang dikirim tidak sesuai atau rusak. Retur penjualan mengurangi piutang penjual kepada pembeli. Dalam jurnal keuangan, retur penjualan dicatat di debit, sedangkan piutang dagang dicatat di kredit. Jenis-jenis retur penjualan: Retur yang mengembalikan kas pembeli. Retur yang mengurangi piutang pembeli. Retur untuk mengganti barang rusak dengan barang baru. Perusahaan harus memperhatikan spesifikasi barang yang dikirim untuk mengurangi angka retur. Baca Juga : Account Receivable Adalah : Pengertian dan Penjelasannya Perbedaan Retur Penjualan dan Retur Pembelian Pelaku Retur: Retur penjualan dilakukan oleh konsumen akhir, sedangkan retur pembelian dilakukan oleh pihak yang membeli dari pemasok. Alasan Pengembalian: Retur penjualan terjadi karena produk tidak sesuai atau rusak, sementara retur pembelian karena produk cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Pengaruh terhadap Bisnis: Retur penjualan mempengaruhi reputasi toko, sedangkan retur pembelian mempengaruhi hubungan bisnis antara pemasok dan pembeli. Prosedur Pengembalian: Retur penjualan biasanya lebih sederhana dibandingkan retur pembelian yang lebih kompleks. Bisnis harus memahami perbedaan ini dan memiliki prosedur pengembalian yang jelas untuk mengelola risiko dan meningkatkan kepercayaan konsumen atau pihak yang membeli produk. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengiriman barang yang sengaja rusak atau salah dapat dikenai sanksi hukum.

Apa Itu Account Receivable dan Account Payable? Dalam proses bisnis perusahaan, beberapa elemen penting sangat dibutuhkan. Selain proses produksi, ada juga aktivitas jual-beli serta utang-piutang yang biasa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan menciptakan aliran kas (cash flow). Dalam akuntansi, utang-piutang dikenal dengan istilah account receivable dan account payable. Apa saja ketentuan yang diperlukan dalam account receivable dan account payable? Simak penjelasannya berikut ini! Account Receivable adalah catatan transaksi yang menjadi dasar penerimaan uang, juga dikenal sebagai piutang usaha. Ini merupakan transaksi penagihan kepada konsumen yang berhutang, baik itu perorangan, perusahaan, atau organisasi. Account receivable tidak tercatat saat membuat perintah penjualan, tetapi baru tercatat jika pelanggan membayar dengan sistem cicil atau lunas di muka. Banyak perusahaan menjual secara kredit untuk meningkatkan penjualan barang atau jasa. Piutang dari penjualan kredit ini biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha. Ciri-Ciri Account Receivable Ada tiga ciri utama pada piutang: Nilai Jatuh Tempo: Sejumlah nilai transaksi utama ditambah bunga. Tanggal Jatuh Tempo: Hari pembayaran dimana perusahaan menagih kewajiban pada pihak lain. Keterlambatan biasanya dikenakan denda. Umur Jatuh Tempo: Dibagi menjadi bulanan dan harian. Untuk penghitungan bulanan, waktu jatuh tempo sama dengan tanggal terjadinya piutang di bulan berikutnya. Account Payable Selain account receivable, ada juga account payable atau hutang dagang. Account payable adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban ini muncul karena perusahaan membeli secara kredit untuk menjual kembali barang dagangan. Account payable merujuk pada jumlah terutang karena pembelian, baik oleh perusahaan perdagangan atas barang jadi maupun perusahaan industri atas bahan baku. Account payable tidak dicatat saat pemesanan dilakukan, tetapi saat barang diterima oleh pembeli. Jika ada potongan pembelian secara tunai, account payable dilaporkan setelah dikurangi potongan tersebut. Dalam sistem perpajakan, juga dikenal istilah utang dan piutang pajak. Baca Juga : Tips Untuk Meningkatkan Keamanan Data dalam Akuntansi Kesimpulan Kesimpulan Account receivable dan account payable adalah istilah umum dalam akuntansi, yang berarti piutang usaha dan utang dagang. Account receivable mengacu pada penagihan kewajiban pembayaran kepada pihak lain, sedangkan account payable adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Jadi, jangan bingung lagi dengan istilah account receivable dan account payable!

Tips kemanan data akuntansi. Ancaman keamanan adalah bahaya nyata bagi semua bisnis yang menjalankan setidaknya sebagian operasinya secara online. Namun, praktik akuntansi sangat rentan karena mereka mengelola data keuangan dan data klien mereka. Laporan menunjukkan bahwa satu dari tiga kantor akuntan mengalami serangan dunia maya , yang menjadikan sektor ini sebagai sektor kelima yang paling menjadi sasaran dalam hal ancaman peretasan. Lebih buruk lagi, pelanggaran keamanan sering kali meluas hingga ke operasional offline perusahaan juga. Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana cara menghadapinya?  Dalam postingan ini, kami akan menjelaskan apa yang membuat keamanan data dalam akuntansi begitu penting dan menunjukkan kepada Anda tips praktis tentang cara melindungi informasi sensitif.  Catatan : Hanya ingin langsung ke tips keamanan kami? Lewati postingan selanjutnya dan langsung menuju ke praktik terbaik untuk keamanan data akuntansi. Praktik terbaik untuk keamanan data akuntansi Meskipun semakin sulit untuk menangkis ancaman yang terus berubah, praktik akuntansi dapat menerapkan beberapa langkah keamanan.  1. Otentikasi pengguna Otentikasi berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap akses tidak sah. Penggunaan metode autentikasi multifaktor yang kuat membantu memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses data keuangan penting. Hal ini mungkin melibatkan kombinasi kata sandi, biometrik, kartu pintar, atau mekanisme autentikasi aman lainnya. 2. Enkripsi data Tips kemanan data akuntansi selanjutnya adalah mengenkripsi data keuangan baik saat transit maupun saat disimpan adalah hal mendasar. Enkripsi mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca — meskipun seseorang dapat mengakses informasi Anda tanpa izin, mereka tidak akan dapat menguraikannya. 3. Pembaruan perangkat lunak secara berkala Perangkat lunak yang ketinggalan zaman sering kali rentan terhadap eksploitasi oleh penjahat dunia maya. Menurut laporan tersebut, 80% organisasi yang mengalami pelanggaran data sebenarnya dapat mencegahnya dengan memperbarui perangkat lunak tepat waktu. 4. Amankan konfigurasi jaringan dan firewall Tip lainnya adalah membuat konfigurasi jaringan yang aman dan firewall yang solid. Hal ini membantu menciptakan penghalang pelindung terhadap akses tidak sah. Sederhananya, segmentasi jaringan yang tepat akan menjaga keseluruhan sistem tetap terkendali meskipun satu bagian jaringan terganggu. 5. Menyelenggarakan pelatihan karyawan Kesalahan manusia adalah faktor penting dalam pelanggaran data — mungkin terlalu signifikan. Beberapa laporan menyatakan bahwa 95% pelanggaran data terjadi akibat kesalahan manusia. Itu sebabnya Anda harus mengadakan sesi pelatihan rutin tentang kesadaran keamanan siber.  Dengan begitu, karyawan akan mengetahui cara mengenali dan menggagalkan upaya phishing, taktik rekayasa sosial, dan praktik penipuan lainnya. 6. Memantau dan mengaudit akses terhadap data keuangan Alat pemantauan dan audit waktu nyata adalah satu-satunya cara untuk melacak dan meninjau akses ke data keuangan. Hal ini tidak hanya membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan segera tetapi juga memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Baca Juga : Rumus EOQ: Cara Mengoptimalkan Persediaan untuk Bisnis Anda 7. Melakukan backup data secara berkala Tips keamanan data akuntansi terakhir adalah pencadangan data rutin adalah mekanisme pertahanan penting terhadap kehilangan data akibat serangan siber atau kegagalan sistem. Jika terjadi pelanggaran, organisasi Anda dapat dengan cepat memulihkan data keuangan untuk meminimalkan waktu henti.