Informasi

Saat melakukan perdagangan ekspor dan impor, umumnya akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22. Hal ini telah diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Pajak Penghasilan. Hal ini, juga sebagai dasar hukum atas PPh 22.   Ketentuan PPh 22 dalam bidang usaha expor dan impor    PPh 22 adalah pajak yang dipungut ketika terdapat transaksi perdagangan barang atau kegiatan impor dan impor. Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBS) atau bank devisa, barang impor yang masuk ke wilayah indonesia akan mendapatkan pungutan bervariasi tergantung dari barang apa yang ada.  Berbeda dalam kegiatan ekspor pada komoditas tertentu seperti batu bara, mineral, atau bahkan logam. Nantinya pemungutan akan dikenakan sebesar pada 1,5% dari nilai ekspor.  Baca Juga: Panduan PPh 22 dalam Bisnis Perdagangan Cara Menghitung Pajak PPh 22  Agar membantu Anda dalam memahami penghitungan PPh 22 dalam ekspor dan impor berikut adalah cara penghitungan PPh 22:     1. Pajak PPh 22 Impor Dalam kegiatan impor barang, memang akan dikenakan PPh 22. Hal ini karena adanya regulasi pemungutan pajak atas transaksi yang terjadi saat barang masuk ke wilayah indonesia. Perhitungan tarif PPh 22 impor biasanya memiliki variasi. Sebab nantinya akan dihitung berdasarkan penjumlahan nilai pabean (Cost,Insurance, freight(CIF)) dan bea masuk.    Berikut adalah Cara menghitung PPH 22 Impor: PPh 22 Impor=Tarif×(Nilai Pabean+Bea Masuk).    Berikut adalah tarif PPh 22 yang berlaku untuk impor: 10% dari nilai impor untuk barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PMK No. 34/PMK.010/2017. 7,5% dari nilai impor untuk barang tertentu lainnya yang tercantum dalam Lampiran II PMK No. 34/PMK.010/2017. 2,5% dari nilai impor bagi importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) untuk barang selain yang disebutkan di atas. 0,5% dari nilai impor untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. 7,5% dari nilai impor bagi importir yang tidak memiliki API atau barang yang tidak dikuasai. Baca Juga: Panduan PPh 22 dalam Bisnis Perdagangan Contoh Perhitungan: Misal saja PT Cinta Sejati mengimpor barang dari negara lain dengan rincian sebagai berikut:  Nilai pabean: Rp100.000.000 Bea Masuk: Rp5.000.000 Termasuk dalam kategori API biasa → tarif 2,5% Maka cara menghitungnya adalah:  PPh 22 Impor=2,5%×(100.000.000+5.000.000)=Rp2.625.000  Pajak PPh 22 Ekspor  Selain itu, kegiatan ekspor barang ke negara lain juga akan mendapatkan pungutan pph 22. Terutama pada bidang usaha pertambangan maupun mineral. Berbeda dengan perhitungan yang dilakukan saat impor.  PPh 22 ini biasanya akan dihitung berdasarkan nilai dari Free On board (FOB) yaitu 1,5% pada nilai ekspor komoditas tambang seperti batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Berikut adalah cara untuk menghitungnya: PPh 22 Ekspor=Tarif×Nilai Ekspor (FOB)  Contoh perhitungan:  Misalkan PT Cinta Sejati mengekspor batu bara dengan nilai FOB sebesar Rp1.000.000.000. Lalu Cara Perhitungan PPh 22 Ekspor sebagai berikut:  PPh 22 Ekspor = 1,5% × Rp1.000.000.000 = Rp15.000.000 Semoga penjelasan singkat ini tentang PPh 22 ini dapat membantu Anda dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.  Jika ingin mendapatkan kemudahan dalam mengatur pajak dalam perdagangan, maka Anda dapat menggunakan aplikasi bambootree yang dapat membantu Anda dalam pencatatan keuangan dan pajak.

Pentingnya pajak bagi setiap individu, terutama dalam dunia bisnis perdagangan. Salah satu jenis pajak yang sangat relevan bagi pebisnis yang bergerak di bidang usaha impor, ekspor dan re-impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPH 22.   Apa itu Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22)?  Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang dikenal sebagai PPH 22 adalah salah satu bentuk potongan atau pemungutan pajak yang dikenakan pada saat transaksi perdagangan barang. Biasanya potongan ini akan dipungut ketika adanya aktivitas perdagangan seperti impor, ekspor, atau re-impor baik itu milik pemerintah maupun swasta.  Pemungutan PPh Pasal 22 memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada UU tersebut dijelaskan terkait ketentuan perpajakan termasuk tentang pemungut PPH pasal 22, yang berlaku pada transaksi perdagangan tertentu seperti penjualan impor dan expor. Baca Juga: Pajak Penghasilan Pasal 21 : Pengertian dan Penjelasannya Pemungut PPh Pasal 22  PPh 22 pada dasarnya akan dipungut oleh pihak-pihak tertentu atas transaksi penjualan barang tertentu, terutama terkait pada bidang impor, ekspor, dan re-impor. Berikut adalah pihak-pihak yang ditunjuk untuk memungut PPh 22 yaitu: 1. Bendahara Pemerintah  Salah satu pemungut yang ditetapkan pada UU tersebut adalah bendahara pemerintah yang mencakup bendahara pemerintah pusat, daerah, lembaga pemerintahan maupun yang bertanggung jawab dalam memegang kas.  2. Badan Usaha Tertentu  Selanjutnya terdapat badan usaha tertentu yang dapat memungut pajak yang melakukan impor atau bisnis dibidang lain baik pemerintah maupun swasta.  3. Wajib Pajak Tertentu  Dalam UU tersebut juga mengatur bahwa wajib pajak tertentu dapat memungut pajak dari hasil transaksi yang dianggap sebagai barang mewah. Misal saja pembelian kapal pesiar maupun kendaraan mewah.  4. Pihak Lainnya  Selain itu, pada UU yang membahas pph 22 dijelaskan bahwa terdapat pihak lain yang dapat ditunjuk  untuk membayar, menyetor, dan/atau melaporkan pajak atas barang dan jasa yang diberikan  oleh klien. (PMK-58/PMK.03.22).  5. Pihak yang Ditunjuk  Menteri menunjuk Pihak Lain untuk membayar, menyetor, dan/atau melaporkan Pajak Penghasilan atas penjualan emas berikut: a. Emas Perhiasan; dan b. Emas Batangan. Baca Juga:  Penerimaan Negara Bukan Pajak: Pengertian dan Regulasinya Bidang usaha  yang wajib memungut PPH 22      PPh pasal 22 adalah sebuah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi yang dilakukan secara impor, ekspor, maupun re-impor. Berikut adalah wajib pajak yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan sebesar 1,5% dari pembelian yaitu: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.  Bendahara Pemerintah atau KPA (Kuasa Penggunaa Anggaran) sebagai pemungut pajak dari pemerintah baik itu pusat, daerah, instansi, maupun lembaga lainnya yang berkenaan dalam pembelian atau pembayaran barang.  Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran  untuk barang yang dibeli melalui mekanisme uang persediaan (UP) Kuasa  Penggunaan Anggran (KPA) atau penjabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan kepercayaan oleh KPA dalam pembelian barang secara pembayaran langsung (LS). Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN tersebut antara lainnya yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.  Selain itu terdapat BUMN yang berkenan untuk melakukan  pembayaran atas pembelian barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.  Industri yang bergerak dalam sektor perkebunan, peternakan, pertanian maupun perikanan yang melakukan pembelian barang untuk keperluan aktivitas industrinya melalui  distributor maupun reseller.  Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari pemegang izin pertambangan.  Selain itu, pada artikel pajak juga menjelaskan bahwa terdapat wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPH Pasal 22 saat melakukan penjualan yaitu:  Badan Usaha: Salah satu wajib pajak yang dapat memungut PPh 22 saat penjual yaitu badan usaha yang bergerak pada bidang usaha tertentu. Seperti industri semen, kertas, baja, otomotif maupun farmasi yang melakukan penjualan kepada distributor dalam negeri. Agen Tertentu: Selanjutnya terdapat agen-agen tertentu yang dapat melakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 seperti  Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) maupun importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Produsen: Pph 22  juga dapat dipungut dari hasil penjualan bahan bakar minyak seperti gas, pelumas dan minyak dari produsen atau importir bahan bakar minyak. Pihak  Lainnya: Selain itu PPh 22 dapat juga dipungut oleh pihak-pihak tertentu yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No.  90/PMK.03/2015, (PMK-58/PMK.03/2022). (PMK-48/PMK.03/2023). Objek dalam Pajak Penghasilan Pasal 22  Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 dan diperbaharui menjadi PMK 41 Tahun 2022 tentang pemungutan PPh 22, yang termasuk objek PPh Pasal 22 (withholding tax) dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti berikut:  1.Impor barang dan ekspor komoditas Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pasal 22 akan dikenakan atas barang impor tertentu. Selain barang impor, pada ekspor komoditas tertentu juga akan mengalami pemungutan pph 22 seperti batubara maupun mineral logam. Perlu diingat untuk tarif pajaknya itu tergantung dari jenis barang ataupun status importir.  2.Pembelian oleh bendaharawan Selanjutnya objek yang dapat terkena pph 22 adalah pembelian yang dilakukan oleh bendaharawan. Biasanya pembelian ini akan dilakukan oleh bendahara pemerintah maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perlu diketahui pph 22 yang dikenakan yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian bukan termasuk ppn. 3. Pembelian oleh BUMN Seperti pembelian yang dilakukan oleh bendaharawan, pembelian oleh BUMN juga akan mendapatkan pungutan sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN). 4. Penjualan hasil produksi Selain itu dalam penjualan hasil produksi yang dilakukan kepada distributor akan dikenakan perbedaaan tarif sesuai dengan hasil produksi yang dijual. Misal saja semen akan mendapatkan pungutan PPh 22 sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Selain itu, kertas akan mendapatkan pungutan pph 22 sebesar 0,1% dari DPP PPN.  5. Penjualan kendaraan bermotor Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri juga   akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor.  6. Penjualan bahan bakar dan pelumas PPh 22 juga berlaku untuk penjualan bahan bakar dan pelumas yang dilakukan oleh produsen dan importir. Lalu untuk pemungutannya sendiri mendapatkan pungutan yang bervariasi mulai dari 0,25% hingga 0,3% dari penjualan hal ini bergantung pada jenis penjualan atau pihak yang melakukan pembelian.  7.

Bambootree – Tukar faktur adalah konsep yang penting dalam dunia perpajakan, terutama bagi pebisnis muda yang ingin memahami lebih dalam tentang kewajiban pajak Anda. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu tukar faktur, tujuannya, dan bagaimana sistem ini berfungsi. Apa Itu Tukar Faktur? Tukar faktur, atau yang dikenal juga sebagai faktur pajak masukan keluaran (FPMK), adalah sistem yang digunakan dalam pelaporan pajak di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan pelaporan pajak antara pemasok dan pembeli barang atau jasa. Cara Kerja Tukar Faktur Perlu diketahui tukar faktur memiliki sejumlah rangkaian proses kerja yang mungkin belum Anda ketahui berikut ini: Dalam sistem tukar faktur, pemasok dan pembeli saling bertukar informasi mengenai faktur pajak. Setiap transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa dilaporkan dalam faktur pajak oleh pemasok kepada pembeli dan sebaliknya. Faktur pajak mencantumkan informasi penting seperti: Jumlah transaksi, Pajak yang terutang, Nomor identifikasi pajak Baik pemasok maupun pembeli menggunakan informasi yang diterima untuk melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas pajak. Dengan cara ini, otoritas pajak dapat memastikan bahwa transaksi telah dilaporkan dengan benar dan pajak yang terutang telah disetorkan sesuai dengan ketentuan. Tujuan dan Manfaat Tukar Faktur Tukar faktur memiliki sejumlah tujuan serta manfaat, diantaranya untuk: Mengurangi Kesalahan: Sistem tukar faktur bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan dan penyelewengan dalam pelaporan pajak. Dengan saling bertukar informasi, pemasok dan pembeli dapat memverifikasi data dan meminimalkan risiko kesalahan dalam laporan pajak. Kepatuhan Pajak: Dengan adanya sistem ini, diharapkan semua pihak dapat lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan dan Prosedur Perlu dicatat bahwa aturan dan prosedur mengenai tukar faktur dapat bervariasi di setiap negara. Di Indonesia, tukar faktur diatur dalam peraturan perpajakan dan merupakan bagian dari sistem pelaporan pajak elektronik yang dikenal sebagai e-Faktur. Dengan memahami apa itu tukar faktur, pebisnis muda dapat lebih siap dalam menghadapi kewajiban perpajakan. Jika Anda tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang topik seputar bisnis dan keuangan, jangan ragu untuk mengikuti artikel-artikel kami selanjutnya! Jika Anda memerlukan bantuan dalam masalah pajak, pertimbangkan untuk mencari jasa profesional yang dapat membantu Anda.

Bambootree – Dalam dunia kerja yang kompetitif saat ini, peran seorang Team Leader sangatlah krusial. Seorang pemimpin tim tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai target, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Dalam konteks ini, visi dan misi yang jelas menjadi panduan penting bagi seorang Team Leader untuk memimpin timnya menuju kesuksesan. Artikel ini akan membahas contoh visi dan misi seorang Team Leader. Visi Team Leader “Menjadi pemimpin yang inspiratif dan inovatif, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif, serta mendorong tim untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat dan komitmen tinggi.” Penjelasan Visi: Inspiratif dan Inovatif: Seorang Team Leader harus mampu memberikan inspirasi kepada anggota timnya. Ini berarti tidak hanya memimpin dengan contoh, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam setiap proyek yang dikerjakan. Lingkungan Kerja Kolaboratif: Menciptakan suasana di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. Kolaborasi yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Tujuan Bersama: Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Misi Team Leader Membangun Tim yang Solid Mengembangkan hubungan yang kuat antar anggota tim melalui komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dan kegiatan team building. Mendorong Pengembangan Diri Memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat tim secara keseluruhan. Menetapkan Standar Kinerja yang Jelas Menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap anggota tim. Dengan adanya standar yang jelas, setiap anggota dapat memahami ekspektasi dan berusaha untuk mencapainya. Memberikan Umpan Balik yang Konstruktif Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik yang positif dan konstruktif akan membantu anggota tim untuk terus berkembang. Mendorong Inovasi dan Kreativitas Menciptakan ruang bagi anggota tim untuk berbagi ide dan berinovasi. Mengadakan sesi brainstorming secara rutin dapat membantu menghasilkan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi. Mengelola Konflik dengan Bijak Menghadapi dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam tim dengan cara yang adil dan bijaksana. Memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Membangun Kepercayaan dan Transparansi Menjalin hubungan yang transparan dengan anggota tim. Kepercayaan adalah fondasi dari tim yang sukses, dan seorang Team Leader harus berusaha untuk membangun dan mempertahankannya. Visi dan misi yang jelas adalah kunci bagi seorang Team Leader untuk memimpin timnya menuju kesuksesan. Dengan memiliki visi yang inspiratif dan misi yang terfokus pada pengembangan tim, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif.

Bambootree – Distribusi adalah salah satu aspek penting dalam manajemen rantai pasokan yang berfokus pada proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tujuan distribusi tidak hanya sekadar mengantarkan produk, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang mendukung keberhasilan bisnis. Dalam artikel ini, kita akan membahas tujuan distribusi secara mendalam serta menjelaskan beberapa pernyataan yang bukan merupakan manfaat adanya distribusi. 6 Tujuan Utama Dalam Distribusi Menyalurkan Barang dari Produsen ke Konsumen Salah satu tujuan utama distribusi adalah memastikan bahwa barang yang diproduksi sampai ke tangan konsumen. Proses ini melibatkan berbagai saluran distribusi, seperti grosir, pengecer, dan distributor, yang membantu menjangkau pasar yang lebih luas. Meningkatkan Efisiensi Operasional Distribusi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan mengoptimalkan jalur distribusi, perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengantarkan produk ke konsumen. Membantu Kegiatan Produsen Distribusi juga berperan dalam membantu kegiatan produsen dengan meningkatkan hasil produksi melalui pemasaran. Dengan strategi distribusi yang tepat, produsen dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Meningkatkan Aksesibilitas Produk Alasan adanya distribusi adalah untuk memastikan produk tersedia di lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Hal ini membantu meningkatkan aksesibilitas produk bagi konsumen, sehingga mereka lebih mudah untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Mendukung Pemasaran dan Penjualan Distribusi yang efektif mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan. Dengan adanya saluran distribusi yang baik, perusahaan dapat mempromosikan produk mereka dengan lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dengan memastikan produk tersedia dan mudah diakses, distribusi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Distribusi memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasokan dan keberhasilan bisnis. Dengan memahami distribusi, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sementara itu, penting untuk membedakan antara fungsi distribusi yang sebenarnya dan pernyataan yang tidak relevan, seperti menjual barang dengan harga murah, yang tidak mencerminkan esensi dari proses distribusi itu sendiri. Soal tentang Distribusi Diantara jawaban berikut yang bukan tujuan distribusi, yaitu… a. menyalurkan barang dari produsen ke konsumen b. membantu kegiatan produsen dengan meningkatkan hasil produksi melalui pemasaran c. membantu meningkatkan keuangan barang d.menjual barang dengan harga murah Jawabannya adalah: d. Menjual barang dengan harga murah Dari beberapa pernyataan yang ada, berikut adalah pernyataan yang bukan merupakan tujuan distribusi: Menjual barang dengan harga murah. Meskipun harga jual dapat mempengaruhi keputusan pembelian, tujuan distribusi tidak secara langsung berkaitan dengan penetapan harga. Distribusi lebih fokus pada proses penyaluran dan aksesibilitas produk, bukan pada strategi harga.