Author name: admin

Software import excel to accurate online. Kini mengimport semua jenis transaksi di Excel ke Accurate Online menjadi sangat mudah, cepat, dan praktis. Hanya tinggal klik sudah langsung jadi. Kenalin dulu dong!, Software Import Excel to Accurate Online Bambootree.! Apa itu Bambootree? Bambootree adalah software dari rimbahouse.com,yang memiliki fungsi untuk mempermudah import data excel ke accurate online hanya dengan 1 kali klik. Semua yang ada di accurate online bisa dilakukan import dari excel, mulai dari : Jurnal umum Pembayaran Faktur pembelian Retur penjualan Uang Muka Penjualan Penerimaan Penjualan Faktur Pembelian Pemindahan Barang Penyesuaian Persediaan Pekerjaan Pesanan Dan masih banyak modul lainnya Yuk Demo sekarang Keunggulan Bambootree Mudah Digunakan: Bambootree memiliki antarmuka yang intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah mengoperasikannya tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Fleksibilitas Tinggi: Mendukung berbagai format file dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Efisiensi: Mengotomatiskan proses impor data sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan metode manual. Akurasi: Mengurangi risiko kesalahan manusia dalam memasukkan data secara manual. Langkah-langkah Mengimpor Data dari Excel ke Accurate Menggunakan Bambootree Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mengimpor data dari file Excel ke Accurate dengan menggunakan Bambootree: Periapkan Data Excel Sebelum memulai proses impor, pastikan data di file Excel sudah siap dan terstruktur dengan baik. Pastikan kolom-kolom di file Excel sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh Accurate. Misalnya, pastikan kolom untuk nama produk, harga, jumlah, dll., sudah ada dan terisi dengan benar. Masuk ke Bambootree Silahkan teman – teman semua login atau daftar terlebih dahulu di https://app.bambootree.id/#/dashboard. Jika sudah teman – teman bisa melakukan top up terlebih dahulu sesuai dengan panduan yang ada. Jika sudah maka teman – teman bisa langung menggunakan fitur ini. Jika ada kebingungan maka teman – teman bisa kami bantu dengan menghubungi kami disini. Kesimpulan Mengimpor data dari Excel ke Accurate menggunakan Bambootree dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data akuntansi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan di atas, Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan data dari file Excel ke Accurate tanpa harus khawatir tentang kesalahan manual dan kehilangan waktu. Bambootree memberikan solusi yang mudah digunakan dan andal untuk kebutuhan impor data Anda.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, manajemen pajak yang efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan. Proses konsolidasi pajak seringkali memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Untuk menjawab tantangan ini, BambooTree hadir dengan solusi software yang dirancang khusus untuk mempermudah dan mengoptimalkan proses konsolidasi pajak. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang software konsolidasi pajak dengan BambooTree dan manfaat yang ditawarkannya bagi perusahaan. Apa itu BambooTree? BambooTree adalah platform software yang dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek keuangan dan perpajakan mereka. Dengan teknologi yang canggih dan fitur yang komprehensif, BambooTree memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai data pajak dari berbagai entitas dan unit bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Fitur Utama BambooTree untuk Konsolidasi Pajak Integrasi Data Otomatis BambooTree menyediakan fitur untuk mengintegrasikan data keuangan dari berbagai sumber secara otomatis. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data dari berbagai sistem akuntansi khususnya accurate dan software ERP yang berbeda, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan akurasi data. Pelaporan Pajak Terpusat Dengan BambooTree, perusahaan dapat menghasilkan laporan pajak terpusat yang mencakup seluruh entitas bisnis. Laporan ini dirancang sesuai dengan standar dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga memudahkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak. Analisis dan Visualisasi Data BambooTree dilengkapi dengan alat analisis dan visualisasi data yang kuat. Pengguna dapat memantau kinerja pajak perusahaan melalui dashboard yang interaktif dan laporan yang mudah dipahami. Fitur ini membantu dalam mengidentifikasi tren, anomali, dan peluang untuk optimalisasi pajak. Kepatuhan dan Audit Trail Software ini juga memastikan bahwa setiap langkah dalam proses konsolidasi pajak terdokumentasi dengan baik. Fitur audit trail memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan data dan memudahkan proses audit internal maupun eksternal. Kolaborasi Tim BambooTree mendukung kolaborasi tim dengan fitur manajemen tugas dan komunikasi terintegrasi. Hal ini memungkinkan tim pajak untuk bekerja secara lebih efisien dan terkoordinasi, serta meminimalkan risiko terjadinya miskomunikasi atau kesalahan dalam proses konsolidasi pajak. Manfaat BambooTree bagi Perusahaan Efisiensi Waktu dan Biaya Dengan otomatisasi dan integrasi data yang ditawarkan BambooTree, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan untuk proses konsolidasi pajak manual. Akurasi dan Kepatuhan BambooTree membantu memastikan bahwa semua data pajak yang digunakan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan dan sanksi dari otoritas pajak. Transparansi dan Kontrol Dengan fitur audit trail dan pelaporan yang komprehensif, perusahaan dapat menjaga transparansi dalam manajemen pajak dan memiliki kontrol penuh atas data yang diolah. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik Analisis dan visualisasi data yang ditawarkan oleh BambooTree memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan data yang lebih baik dan strategis. Kesimpulan Dalam era digital ini, penggunaan software seperti BambooTree untuk konsolidasi pajak menjadi suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif dan efisien. Dengan fitur yang komprehensif dan manfaat yang signifikan, BambooTree menawarkan solusi yang ideal untuk mengatasi berbagai tantangan dalam manajemen pajak. Perusahaan dapat mencapai kepatuhan, efisiensi, dan transparansi yang lebih tinggi dalam proses konsolidasi pajak mereka, sehingga dapat fokus pada pengembangan bisnis dan strategi jangka panjang.

Dalam transaksi seperti sertifikat, perjanjian, akta, atau surat berharga, bea materai diperlukan agar dokumen-dokumen tersebut diakui di pengadilan sebagai bukti. Bea materai merupakan salah satu dari berbagai pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perubahan terbesar dalam Undang-undang bea materai di Indonesia adalah penerapan tarif yang bervariasi dengan tarif standar, serta pengenalan bea materai elektronik. Sejarah Bea Meterai di Amerika Serikat Pada abad ke-17, pemerintah telah memberlakukan bea materai di seluruh Eropa. Selama abad berikutnya, pajak ini menjadi bentuk perpajakan yang umum di Belanda, Prancis, Denmark, Prusia, dan Inggris.  Pada tahun 1765, parlemen Inggris mengesahkan pajak materai yang dikenakan pada penjajah Amerika, mengharuskan mereka membayar pajak atas semua kertas cetakan, seperti lisensi, surat kabar, kertas kapal, dan bahkan kartu remi. Pemerintah Inggris mengatakan dana yang dikumpulkan dari bea materai diperlukan untuk membayar penempatan pasukan di lokasi tertentu di Amerika dan untuk membayar hutang perang besar-besaran yang timbul selama Perang Tujuh Tahun.5 Penjajah Amerika marah dengan pengenaan pajak, yang mereka yakini merupakan upaya yang disengaja oleh Inggris untuk mengontrol perdagangan dan membatasi kemerdekaan kolonial. Pajak Meterai diberlakukan tanpa sepengetahuan atau masukan dari koloni, menjadi contoh utama perpajakan tanpa perwakilan . Undang-Undang Stempel memicu upaya terkonsentrasi pertama para penjajah untuk melawan otoritas Inggris dan menjadi peristiwa penting menjelang Revolusi Amerika. Pajak materai telah bertahan lebih lama di Inggris sendiri. Saat ini, Inggris mengenakan pajak tanah materai (SDLT) atas pembelian rumah, meskipun rumah dengan nilai tertentu tidak dikenakan pajak tersebut. Misalnya, ambang batas saat ini untuk properti tempat tinggal adalah £125.000. Namun, pembeli rumah pertama kali mendapat istirahat—ambang batas mereka adalah £500.000. Stempel perusahaan Apa itu stempel perusahaan? Menurut hukum Indonesia, tidak ada definisi khusus untuk stempel perusahaan. Namun, stempel perusahaan biasanya berupa nama dan logo perusahaan yang berfungsi untuk mengesahkan dokumen penting yang dikeluarkan oleh perusahaan. Stempel perusahaan bisa disesuaikan dan tersedia dalam berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Tujuan stempel perusahaan Stempel perusahaan berfungsi sebagai tanda tangan resmi perusahaan dan digunakan untuk mengesahkan dokumen-dokumen resmi, menunjukkan bahwa perusahaan telah menyetujui dokumen tersebut. Materai vs stempel perusahaan Bea materai digunakan pada dokumen komersial seperti: Resolusi perusahaan Kontrak Transfer properti Kontrak tanah Dokumen kredit, hipotek, dan jaminan Dokumen yang digunakan di luar Indonesia Akta Dokumen perusahaan Stempel perusahaan dapat digunakan pada semua dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan. Kesimpulan Bea materai bertujuan untuk menunjukkan bahwa pajak dokumen telah dibayar, sedangkan stempel perusahaan bertujuan untuk mengesahkan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Bambootree.id.

Untuk pelaku usaha jasa catering, mungkin sebagian masih bingung bagaimana cara menghitung dari sisi perpajakannya. Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 usaha katering dan cara menghitung pajak jasa catering PPh 23? Simak penjelasan tentang pengenaan pajak jasa katering berikut ini, Bambootree.id akan memberikan panduannya, mulai dari cara menghitung, pemotongan dan penyetoran PPh 23 catering untuk memudahkan pengelolaan pajak usaha catering Anda. Ketentuan Pajak PPh 23 Jasa Usaha Katering Usaha jasa tata boga atau katering termasuk objek pajak penghasilan Pasal 23. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 mengenai Jenis Jasa Lain sesuai Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah oleh UU No. 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan Pasal 23 untuk jasa katering ini dikenakan pada penerima imbalan atau penghasilan, yaitu pelaku usaha katering, atas layanan yang mereka sediakan. Sementara itu, yang wajib memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa katering adalah pemberi imbalan atau pengguna jasa katering. Tarif Pajak Jasa Catering PPh 23 Berdasarkan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), tarif pajak penghasilan untuk usaha katering adalah 2% dari jumlah bruto. Jika pelaku usaha jasa katering tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tarif pemotongan PPh 23 akan meningkat 100%. Jadi, jika penerima imbalan atau penghasilan dari penyediaan jasa katering memiliki NPWP, akan dikenakan PPh 23 sebesar 2%, sedangkan jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 4% dari jumlah bruto. Cara Menghitung Pajak Catering PPh 23 Untuk memudahkan pemahaman tentang pengenaan pajak jasa katering PPh 23, berikut adalah contoh perhitungan: PT AAA meminta CV BBB untuk menyediakan 1000 porsi makanan, dengan nilai kontrak sebesar Rp50 juta. Karena CV BBB memiliki NPWP, imbalan yang diterima dari PT AAA akan dipotong pajak sebesar 2% dari jumlah bruto. Oleh karena itu, imbalan yang diterima CV BBB akan dipotong PPh 23 sebesar: = Jumlah Bruto x 2% = Rp50 juta x 2% = Rp1 juta Sehingga, CV BBB akan menerima imbalan dari PT AAA sebesar: = Jumlah Bruto – Pemotongan PPh 23 = Rp50 juta – Rp1 juta = Rp49 juta Demikian informasi yang bisa kami sampaikan tentang perpajakan untuk usaha catering. Semoga dapat membantu teman – teman semua ya.

Dalam dunia perpajakan yang mungkin semua orang belum tau, Anda pasti pernah mendengar tentang istilah P3B yang adalah kepanjangan dari Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda. Istilah ini juga dikenal dengan nama Tax Treaty, P3B adalah perjanjian dunia internasional dibidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan tersebut. Pembagian hak tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah yang mana terjadinya pengenaan pajak bergada. Dalam artikel ini kita akan coba bahas bersama tentang apa itu P3B, untuk kalian yang ingin tau lebih dalam, bisa membaca artikel ini hingga selesai ya. Tujuan P3B Sesuai dengan prinsipnya, tax treaty ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber (negara tempat sumber penghasilan berasal) dan negara domisili (negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap) (Martin Hearson, 2016). Hal yang perlu diketahui adalah, ada 5 perjanjian yang mengatur hal ini ada apa saja? berikut ini adalah isinya: Menghindari Pajak Ganda yang Merugikan Dunia Usaha Perjanjian penghindaran pajak ganda memastikan bahwa laba usaha tidak dikenakan pajak di dua negara, yakni negara sumber dan negara domisili. Dengan demikian, laba usaha hanya dikenakan pajak di negara tempat perusahaan tersebut berkedudukan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, di mana pajak hanya dibayar sekali, yaitu di negara domisili. Meningkatkan Investasi Asing Perjanjian ini diharapkan dapat menarik investasi asing ke Indonesia. Jika investasi berupa bunga, dividen, atau royalti dikenakan pajak tinggi, negara-negara asing mungkin akan ragu untuk berinvestasi. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan investasi asing di Indonesia. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembebasan pajak bagi mahasiswa dan karyawan yang mengikuti pelatihan di negara tempat mereka menuntut ilmu atau dilatih akan meningkatkan kemampuan mereka, sehingga menjadi sumber daya manusia yang lebih kompeten. Pertukaran Informasi untuk Mencegah Pengelakan Pajak Melalui pertukaran informasi, kedua negara yang terlibat dalam perjanjian penghindaran pajak ganda dapat mendeteksi penduduk yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Negara yang terkait dapat melaporkan penghasilan penduduk asing di negara sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti penerimaan penghasilan dari negara sumber. Penghasilan ini harus dilaporkan oleh penerima penghasilan di negara domisili dan diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak. Pemajakan yang Setara Antar Negara Perjanjian ini mengatur pemajakan yang adil dan setara antara kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan, sehingga tidak memberatkan penduduk asing dalam menjalankan usaha di negara mitra. Prosedur Penerapan P3B Untuk melaksanakan perjanjian ini, ada beberapa tahapan prosedur yang harus ditempuh, yaitu sebagai berikut: Mengidentifikasi apakah subjek pajak, objek pajak, negara, dan ketentuan pemberlakuan P3B yang dibahas termasuk dalam cakupan perjanjian penghindaran pajak yang relevan. Menelaah dan memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan bahwa penghasilan tersebut akan diatur dalam pasal substantif yang tepat. Menentukan pasal substantif yang berlaku. Tahap ini penting karena akan menentukan negara yang memiliki hak pemajakan. Mengatasi dampak pajak berganda jika dalam pasal substantif perjanjian tersebut, masing-masing negara diberikan hak pemajakan, dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak melalui metode pembebasan (exemption method) atau metode kredit (credit method) sesuai dengan ketentuan domestiknya. Jika masih terdapat perbedaan atau belum tercapai kesepakatan antar negara, tahap terakhir adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure (MAP). Demikian informasi tentan P3B yang bisa bambootree.id bagikan, semoga dapat membantu teman – teman ya.